Browsing articles in "Activity & Article"

Rebut Kembali TPI dari Hary Tanoe, Kuasa Hukum Tutut: Ini Keadilan…

Oct 11, 2013   //   by admin   //   Activity & Article  //  No Comments

Harry Ponto (ari/detikcom)

Jakarta – Siti Hardianti Rukmana kini bisa bernafas lega. Perjuangan delapan tahun lebih membuahkan hasil. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan dan TPI yang kini berganti nama menjadi MNC TV pun kembali ke pangkuan Tutut.

“Kita bersyukur bahwa akhirnya kita dikabulkan, tentu ini baik. Bisa mendapatkan keadilan dari MA,” kata kuasa hukum Tutut, Harry Ponto, kepada detikcom, Kamis (10/10/2013).

Dengan adanya putusan MA ini, maka terbukti RUPS Luar Biasa (RUPS LB) TPI pada 18 Maret 2005 yang digelar kubu Hary Tanoesudibjo tidak sah. MA menilai RUPS LB itu sebagai sebuah perbuatan melawan hukum.

“RUPS yang mengambil alih TPI itu tanpa hak. Nggak ada hak menyelenggarakan RUPS atas nama Mbak Tutut,” ujar Harry.

Majelis hakim yang memenangkan Tutut terdiri dari I Made Tara selaku ketua dengan anggota Prof Dr Takdir Rahmadi dan Sofyan Sitompul. Ketiganya sepakat menyatakan pihak tergugat (PT Bhakti Investama dkk) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Terungkap bahwa mereka menggunakan Sisminbakum untuk memuluskan apa yang diinginkan. 2 Hal itu Jelas merupakan suatu perbuatan tercela,” ungkap Harry.

Atas kekalahan ini, kuasa hukum Hary Tanoe dalam kasus sengketa TPI, Andi Simangungsong, belum memberikan komentar. Demikian juga dengan kuasa hukum lainnya, Hotman Paris Hutapea.

 

Sumber: “Rebut Kembali TPI dari Hary Tanoe, Kuasa Hukum Tutut: Ini Keadilan…”  detik.com. Web. 10 Oktober 2013.
<http://news.detik.com/read/2013/10/10/131337/2383475/10/rebut-kembali-tpi-dari-hary-tanoe-kuasa-hukum-tutut-ini-keadilan?991104topnews>

Intrepid Banding Atas Putusan PTUN Surabaya

Sep 16, 2013   //   by admin   //   Activity & Article  //  No Comments

JAKARTA – Perusahaan tambang asal Australia, PT. Intrepid Mines Ltd., mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terkait sengketa pengalihan Izin Usaha Pertambanagn (IUP) tambang Tujuh Bukit, Tumpang Pitu, di Banyuwangi, Jawa Timur.

“Putusan majelis hakim blum memiliki kekuatan hukum tetap karena itu kami kira akan mengajukan banding,” kata pengacara PT. Intrepid, Judiati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, (12/9).

Secara substansi, Judiati menuturkan gugatan Intrepid dikabulkan, seperti proses pengalihan IUP merupakan tindakan melawan hukum. Judiati menyatakan pihaknya juga akan mengajukan gugatan kedua dengan permohonan yang sama, yakni membatalkan pengalihan IUP. Sementara itu, Executive General Manager Intrepid, Tony Wenas menegaskan pihaknya menjadi korban pengalihan IUP.

Para majelis hakim PTUN memberikan pendapat yang berbeda terhadapt putusan gugatan pembetalan pengalihan IUP Tambang Tujuh Bukit berdasarkan putusan perkara Nomor: 48/G/2013/PTUN Surabaya.

Hakim Ketua Dani Elpah dan anggota hakim II Indariyadi menyatakan gugatan Emperor Mines yang mewakili Intrepid tidak memiliki legal standing yang mencukupi.

Keduanya menolak mengadili pokok perkara terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang diduga dilakukan Bupati Banyuwangi. (Antara)

 

Sumber: Bisnis Indonesia, Jumat, 13 September 2013. Halaman 11.

 

Koruptor Menunggangi: Narapidana Korupsi Dapat Remisi pada Lebaran dan Agustusan

Jul 16, 2013   //   by admin   //   Activity & Article  //  No Comments

                                                                                         Sumber: Kompas, Senin, 15 Juli 2013.

Narapidana Korupsi Melawan: PP No. 99/2012: Remisi Hanya untuk “Justice Collaborator”

Jul 12, 2013   //   by admin   //   Activity & Article  //  No Comments

                                                                                        Sumber: Kompas, Jumat, 12 Juli 2013.

(English) A Love Without End

Jun 25, 2013   //   by admin   //   Activity & Article  //  No Comments

maaf tidak tersedia dalam bahasa Indonesia

Advokat Merasa Rentan Diintimidasi Di Luar Sidang

May 16, 2013   //   by admin   //   Activity & Article  //  No Comments

JAKARTA, KOMPAS – Tanpa kekebalan hukum atau imunitas, di luar persidangan, advokat rentan ancaman, intimidasi, atau kriminalisasi baik secara pidana maupun perdata. Hampir 95 persen kerja advokat berada di luar gedung pengadilan.

Hal itu diungkapkan salah seorang advokat, Palmer Situmorang, dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Selasa (14/5), di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang dipimpin Ketua MK Akil Mochtar.

Sejumlah advokat, yaitu Rangga Lukita Desnata, Oktavianus Sihombing, dan Dimas Arya Perdana, menguji Pasal 16 UU Advokat yang mengatur tentang imunitas advokat di dalam persidangan. Mereka menilai ketentuan tersebut melanggar hak konstitusional mereka dan meminta MK menghapus frasa “di sidang pengadilan” dalam pasal tersebut karena telah mengakibatkan advokat rentan.

Palmer mengaku pernah menghadapi tuntutan, intimidasi, dan ancaman pidana. Ia ditargetkan untuk menjadi tersangka karena memberi konsultasi hukum. Kliennya telah terlebih dahulu dijadikan tersangka. Meskipun pada akhirnya Palmer tidak jadi tersangkam hak itu menyita pikirannya.

Menurut dia, terancamnya advokat saat memberikan konsultasi hukum sama artinya dengan pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat, terutama dalam memberikan pendapat hukum (legal opinion). Apabila advokat memberikan saran yang tidak layak, apakah hal tersebut juga dapat disebut turut membantu perbuatan pidana atau menghalang-halangi penyidikan dalam perkara korupsi. Mengacu pada Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan menghalang-halangi/merintangi dapat diancam pidana.

“Tapi apakah itu termasuk profesi advokat, jaksa, polisi dalam memberikan pendapat? Apa iya hanya di dalam persidangan kita mendapat imunitas dan ketika pekerjaan kita lebih banyak di luar sidang tidak ada imunitas,” ungkap Palmer.

Ia mencontohkan ancaman pidana yang menimpanya ketika memberi keterangan kepada sebuah majalah nasional tentang kasus yang ditangani. Pengacara pihak lawan menuduh dia melakukan pencemaran nama baik dan mengadukannya.

Sidang dilanjutkan 11 Juni untuk mendengarkan pendapat dari pihak terkait serta ahli yang diajukan pemohon. Akil Mochtar memberikan kesempatan kepada perwakilan organisasi advokat, seperti Peradi dan KAI, memberi pernyataan resmi. (ANA)

 

Sumber: Kompas, Rabu, 15 Mei 2013. Halaman 3.

Ingat Waktu Penahanan : Polri dan KPK Bahas Teknis Pelimpahan Berkas Korupsi Simulator

Oct 12, 2012   //   by admin   //   Activity & Article  //  No Comments

Sumber: “Ingat Waktu Penahanan : Polri dan KPK Bahas Teknis Pelimpahan Berkas Korupsi Simulator” Kompas [Jakarta] 12 Oktober. 2012, Politik Dan Hukum, Hal. 3.

Hakim “Ad Hoc” Tipikor : MA Bisa Melanggar Prinsip Hukum

Sep 13, 2012   //   by admin   //   Activity & Article  //  No Comments
Kompas, Kamis, 13 September 2012, hlm. 5

(English) Heart of A Lion

May 9, 2012   //   by EAS   //   Activity & Article  //  No Comments

maaf tidak tersedia dalam bahasa Indonesia

Pages:123»

Activity & Article Categories

Archives

News and Activity : Rebut Kembali TPI dari Hary Tanoe, Kuasa Hukum Tutut: Ini Keadilan… | Intrepid Banding Atas Putusan PTUN Surabaya | Koruptor Menunggangi: Narapidana Korupsi Dapat Remisi pada Lebaran dan Agustusan | Narapidana Korupsi Melawan: PP No. 99/2012: Remisi Hanya untuk “Justice Collaborator” | (English) A Love Without End |