Browsing articles in "Activity & Article"

Penegak Hukum : Profesi Hakim Harus “Diselamatkan”

Apr 9, 2012   //   by EAS   //   Activity & Article  //  No Comments

Kompas, 9 April 2012, hlm. 4

Jakarta, Kompas – Profesi hakim harus ”diselamatkan” sebab kini tak lagi menjadi idaman bagi lulusan fakultas hukum, terutama dari perguruan tinggi ternama dan bermutu baik. Kesejahteraan hakim yang rendah membuat sarjana hukum yang ”berkualitas tinggi” enggan menjalani profesi ini. Padahal, hakim merupakan penentu keadilan.

Peringatan itu dikatakan pengajar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, dan juga advokat, Harry Ponto, di Jakarta, Minggu (8/4). ”Profesi hakim kini sudah SOS (save our souls). Harus diselamatkan sebab rendahnya kesejahteraan hakim. Hakim menjadi pemutus keadilan. Kalau kesejahteraannya rendah, mereka rawan disuap. Keadilan pun diperdagangkan,” kata Harry, Sekretaris Tekad Indonesia.

Kalau kesejahteraannya rendah,

mereka rawan disuap.

Keadilan pun diperdagangkan.

 

Di masa lalu, lanjut Harry, hakim adalah profesi yang menjadi impian setiap mahasiswa fakultas hukum. Selain mulia, karena memberikan keadilan, profesi itu juga menjanjikan kesejahteraan. Gaji hakim di Indonesia tak kalah dibandingkan dengan gaji hakim di Thailand. Namun, kini hakim mengeluhkan gajinya tak naik, bahkan kalah dibandingkan pegawai negeri sipil (PNS) lainnya.
Kondisi itu harus menjadi perhatian Mahkamah Agung (MA), pemerintah, dan DPR. Kesejahteraan hakim harus diperhatikan. Jika ada anggarannya, jangan dipakai untuk hal lain. Komisi III DPR sebelumnya menyetujui ada tambahan anggaran Rp 405,1 miliar untuk MA, bagi kesejahteraan hakim (Kompas, 7/4).
Sekretaris Jenderal Sekretariat Bersama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan di Jakarta, Minggu, mengingatkan pula, peningkatan kesejahteraan hakim tentu terkait dengan reformasi birokrasi. Akan tetapi, peningkatan remunerasi bagi hakim itu harus dibarengi dengan penghargaan dan hukuman serta perbaikan kinerja di pengadilan.
”Berapa pun besarnya remunerasi dikucurkan akan sama saja atau tak ada artinya karena nilai suap yang diterima hakim akan lebih besar. Jadi, remunerasi bukanlah satu-satunya jalan untuk mengurangi mafia peradilan,” kata Yuna.
Setiap upaya reformasi birokrasi di Indonesia, lanjut Yuna, selalu dikaitkan dengan langkah menaikkan remunerasi. Padahal, meski sudah dinaikkan pun tetap saja ada mafia peradilan. Apabila tertangkap pelakunya, selalu disebut sebagai oknum.
”Jika terbukti di sebuah pengadilan ada suap, itu harus ditanggung renteng semua hakim supaya mereka saling mengawasi internal mereka. Jika tidak, akan terjadi praktik suap diam-diam di pengadilan terus-menerus,” papar Yuna lagi. (lok/tra)
Sumber:
“PENEGAK HUKUM : Profesi Hakim Harus “Diselamatkan”.” Kompas [Jakarta] 09 April. 2012, Politik Dan Hukum, Hal. 4.

Ketua MA: Banyak Pekerjaan Menghadang

Feb 10, 2012   //   by EAS   //   Activity & Article  //  No Comments
Kompas, Jumat, 10 Februari 2012, halaman 4.

Pemilihan Ketua MA: Butuh Pemimpin Kuat

Feb 7, 2012   //   by EAS   //   Activity & Article  //  No Comments

Kompas, bagian Politik & Hukum. Selasa, 7 Februari 2012, halaman 3.

Jakarta, Kompas – Pemilihan Ketua Mahkamah Agung yang akan digelar pada Rabu besok harus dilihat sebagai momentum bagi perubahan yang lebih baik daripada periode kepemimpinan sebelumnya. Perubahan itu seyogianya menggunakan tolok ukur dari tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada MA. Karena itu, Ketua MA yang baru harus memiliki kepemimpinan yang kuat.

Demikian disampaikan Juniver Girsang dan Harry Ponto dari TeKAd Indonesia, di Jakarta, Senin (6/2). Momentum perubahan Mahkamah Agung (MA) itu dikaitkan dengan fungsi peradilan, pengawasan, mengatur, administratif, dan fungsi lain yang memang diemban MA.

“Kami mendukung Ketua MA baru yang harus memiliki kepemimpinan yang kuat dalam memangku tanggung jawab besar memperbaiki kinerja MA ke depan. Ketua MA baru juga harus memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan reformasi di tubuh MA, seperti dituangkan dalam cetak biru pembaruan MA tahun 2010-2035,” ujar Harry Ponto yang juga Sekretaris TeKAd Indonesia.

Calon Ketua MA kini kian mengerucut pada Ahmad Kamil (Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial), Hatta Ali (Ketua Muda Pengawasan MA), dan Abdul Kadir Mappong (Wakil Ketua MA Bidang Yudisial). Namun, peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, Senin, di Jakarta, menilai, di antara ketiga calon itu, tidak satu pun yang memiliki komitmen kuat dan nyata terhadap pemberantasan korupsi. Tak ada calon yang peduli dengan persoalan yang terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang memvonis bebas banyak terdakwa korupsi.

“Kandidat tak memiliki prestasi yang berarti dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh menilai, ketiga calon itu merupakan kandidat terbaik dari hakim agung yang ada. Namun, harus diakui, ketiganya memang memiliki kekurangan.

Djoko Sarwoko, Ketua Muda Pidana Khusus MA, minta publik tak terlampau mengkhawatirkan calon Ketua MA.” Jangan khawatir. Soal komitmen pemberantasan korupsi, nanti kita buat kejutan,” katanya. (ANA/TRA)

 

Sumber: “Pemilihan Ketua MA : Butuh Pemimpin Kuat.” Kompas [Jakarta] 7 Feb. 2012, Politik Dan Hukum sec.: 3. Print.

Media Massa Diminta Ikut Mengawasi

Feb 6, 2012   //   by EAS   //   Activity & Article  //  No Comments

KOMPAS.com

Senin, 6 Februari 2012 | 23:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Yudisial (KY), masyarakat, dan media massa diminta untuk berkonsentrasi sejenak memantau proses pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA), meskipun sifatnya adalah pemantauan eksternal.

Pemilihan Ketua MA akan digelar pada Rabu (8/2/2012) mendatang oleh internal hakim agung, untuk menggantikan Harifin A Tumpa yang memasuki masa pensiun.

Seruan itu disampaikan Juniver Girsang dan Harry Ponto dari Tekad Indonesia, organisasi nirlaba yang peduli dengan reformasi hukum di Jakarta, Senin (6/2/2012).

Sesuai dengan Pasal 24A Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 pascaamandemen, pemilihan ketua MA dilakukan oleh internal hakim agung. Kondisi ini menyulitkan publik untuk melacak dan memberikan masukan atas keberadaan, potensi, dan rekam jejak yang dimiliki kandidat.

“Proses pemilihan yang bersifat tertutup, baik dari pantauan publik maupun dari lembaga negara lainnya, serta aturan mengenai persyaratan pencalonan ketua MA hanya berasal dari hakim agung yang sudah menjadi pejabat struktural di MA, berpeluang pada kerentanan terjadinya kejahatan money politic, nepotisme, dan subyektifisme sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak,” ucap Harry Ponto.

Karena itu, meskipun harus dari luar, masyarakat, KY, dan terutama media massa, harus lebih aktif melakukan pengawasan.

Pengawasan oleh warga itu semakin penting, ungkap Harry, karena menjelang pemilihan ketua MA, sudah beredar rumor tentang adanya money politic yang menyebutkan satu suara dihargai Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar.

Jika benar jual-beli suara itu terjadi, maka wibawa MA sebagai benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan di Indonesia akan runtuh sehingga akan mencederai semangat reformasi hukum dan pemberantasan mafia peradilan di Indonesia.

Hingga Senin malam tercatat tiga calon ketua MA. Mereka adalah Ahmad Kamil (Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial), Hatta Ali (Ketua Muda Pengawasan MA), dan Abdul Kadir Mappong (Wakil Ketua MA Bidang Yudisial).

Tri Agung Kristanto

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2012/02/06/23241647/Media.Massa.Diminta.Ikut.Mengawasi

Tahun Ini Bahaya bagi Uang Negara: Parpol Diduga Butuh Dana Besar untuk Pemilu

Jan 30, 2012   //   by admin   //   Activity & Article  //  No Comments

Sumber: Kompas. "Tahun Ini Bahaya bagi Uang Negara". 30 Januari 2012, hlm. 4. 31 Januari 2012 16:15.

JAKARTA, KOMPAS – Tahun 2012 dan 2013 dipandang sebagai tahun yang berbahaya bagi keuangan dan aset negara. Ancaman korupsi makin besar karena partai politik akan sibuk menghimpun dana untuk memenuhi pembiayaan mengikuti Pemilihan Umum 2014.

Sinyalemen itu disampaikan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko dalam diskusi tentang evaluasi ICW terhadap pemberantasan korupsi 2011 dan prospek 2012, Minggu (29/1), di Jakarta. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad yang seharusnya menjadi narasumber diskusi itu batal hadir karena sakit.

”Menjelang pemilu adalah saat paling membahayakan bagi aset negara, APBN, dan APBD karena saat itulah banyak proyek pemerintah yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan partai politik,” ujar Danang.

Menurut dia, sejarah menunjukkan kasus korupsi besar selalu terkait dengan partai. Kasus itu biasanya terungkap setelah pemilu selesai. Seusai Pemilu 1999 muncul kasus Bank Bali, seusai Pemilu 2004 ada kasus suap cek perjalanan, dan seusai Pemilu 2009 muncul skandal pemberian dana talangan ke Bank Century.

Tak hanya itu, aset negara seperti hutan dan tambang terancam pula. Izin konsesi lahan hutan dan tambang biasanya banyak dikeluarkan menjelang pemilu. Praktik ini, lanjut Danang, banyak dilakukan saat pemilu kepala daerah (pilkada).

”Pimpinan daerah cenderung mengumbar izin pembukaan hutan untuk perkebunan atau izin pertambangan untuk mencari dana buat pilkada,” papar Danang. Hal itu terjadi karena pendanaan untuk parpol di negeri ini banyak yang bersumber dari uang yang tidak jelas.

Parpol, kata Danang, juga cenderung menutup mata dengan sumber pendanaan kegiatannya. Salah satu indikasinya, parpol sangat tertutup terkait laporan keuangannya.

Secara terpisah, Sekretaris Tekad Indonesia Harry Ponto menuturkan pula, korupsi politik pada tahun ini dan tahun depan masih akan marak. Hal itu tak bisa dilepaskan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pemilu.

”Pemilu kita memang mahal. Di sisi lain, belum ada jera bagi pelaku korupsi politik,” katanya.

Ia mencontohkan, meskipun dikritik habis-habisan oleh rakyat, perilaku politisi di DPR tetap memprihatinkan, bahkan terkesan mengabaikan suara publik.

Selain publik lebih ketat mengawasi perilaku politikus, Harry berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Mahkamah Agung mewujudkan pemberantasan korupsi dengan maksimal. Hukuman bagi pelaku korupsi bisa diperberat. ”Ini periode terakhir Presiden Yudhoyono. Jadi, tinggalkan prestasi dengan memberantas korupsi,” katanya lagi. (RAY/TRA)

Gugatan pemegang saham Ridlatama masuk mediasi

Jan 18, 2012   //   by EAS   //   Activity & Article  //  No Comments

Oleh Sekti Dewi Mayestika

Rabu, 18 Januari 2012 | 16:01 WIB

JAKARTA: Pemeriksaan atas gugatan yang dilayangkan pemegang saham  PT Ridlatama Trade Powerindo, Ani Setiawan dan Florita, terhadap PT Techno Coal Utama Prima dan PT Indonesia Coal Development telah memasuki tahap mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Proses mediasi tersebut akan dilakukan para pihak selama 40 hari kedepan dengan hakim mediator Suwanto.

Kuasa hukum Ani dan Flora, Filipus Arya Sembadastyo mengatakan akan memaksimalkan proses mediasi untuk mencapai perdamaian. Namun demikian, dia mengaku siap melanjutkan proses hukum apabila proses mediasi gagal.

“Hari ini merupakan mediasi pertama. Kami tentunya berharap dapat tercapai perdamaian,” katanya hari ini.

Menurut Arya, pihaknya akan menunggu proposal perdamaian yang ditawarkan para tergugat untuk dapat mempertimbangkan apakah ada peluang berdamai atau tidak.

“Karena kami merupakan penggugat jadi kami akan menunggu proposal damai yang mereka [tergugat] tawarkan,” ujarnya.

Sementara itu kuasa hukum para tergugat, Bobby R. Manalu juga berharap dapat tercapai perdamaian dalam  proses mediasi tersebut. Namun, dia mengatakan perdamaian tersebut tergantung dengan proposal mediasi yang ditawarkan penggugat.

“Kami menunggu proposal mediasi dari penggugat. Nanti kami ajukan ke klien untuk direspon Kalau klien setuju, ya bisa damai  tapi kalau klien mau negosiasi atas proposal yang diajukan penggugat baru nanti kami akan sampaikan tanggapan atas proposal mediasi penggugat,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, dalam gugatan yang terdaftar pada No.605/Pdt.G/2011. PN.Jkt.Sel para pengugat mengklaim sebagai pemegang seluruh saham di PT Ridlatama Trade Powerindo.

Penggugat menuding para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengambilalih 75%  atau 7500 lembar saham PT Ridlatama Trade Powerindo melalui akta hibah No.12 dan No.13 pada 26 November 2007.

Penggugat dalam dokumen gugatannnya menyebutkan bahwa akta hibah yang telah dilakukan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hibah dilakukan dengan cuma-cuma atau tidak adanya suatu pembayaran.

Dengan demikian, dalam dokumen gugatannya penggugat menilai perbuatan PT Ridlatama Trade Powerindo dalam memiliki dan mengalihkan saham melalui hibah dengan adanya syarat pembayaran telah melanggar hukum. (sut)

 

Sumber:

Mayestika, Sekti Dewi. “Gugatan Pemegang Saham Ridlatama Masuk Mediasi.” Bisnis Indonesia [Jakarta] 18 Jan. 2012. Bisnis.com. 18 Jan. 2012. Web. 18 Jan. 2012. <http://www.bisnis.com/articles/gugatan-pemegang-sahan-ridlatama-masuk-mediasi>

Denny Kailimang: Tutut Tak Pernah Menyetujui Pengalihan Saham

Nov 3, 2011   //   by admin   //   Activity & Article  //  No Comments

BERBEKAL surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Siti Hardijanti Rukmana, 61 tahun, mengklaim sebagai pemilik sah PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Sabtu dua pekan lalu, sekelompok orang yang mengaku sebagai pendukung perempuan yang akrab disapa Tutut itu mendatangi kantor TPI di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Mereka menempel dan menyebarkan pengumuman tentang struktur direksi dan komisaris TPI yang baru.

Peristiwa yang berlangsung ketika ada acara bakti sosial itu menandai mema nasnya perseteruan Tutut dengan Hary Tanoesoedibjo, 45 tahun. Hingga kini, putri mendiang presiden Soeharto itu belum bersedia memberikan keterangan langsung ke publik. Surat permohonan wawancara yang dikirim Tem po ke rumah pribadinya tak direspons. “Sampai saat ini Mbak Tutut belum bersedia diwawancarai,” kata pengacara Tutut, Denny Kailimang.

Akhirnya, Denny Kailimang sendiri yang menjawab pertanyaan Erwin Dariyanto dari Tempo, Jumat pekan lalu, di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan.

Apa arti surat Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu terhadap kedudukan Tutut di TPI?

Saya rasa surat itu untuk menanggapi surat kami sebelumnya, 30 November 2009. Kami menanyakan soal pengalihan saham di TPI.

Bukankah sudah ada komitmen dari Tutut untuk memberikan 75 persen saham TPI ke PT Berkah?

Itu akan dilakukan setelah semua utang diselesaikan, dan harus dihitung ulang lagi. Di investment agreement itu belum ada persetujuan dari Mbak Tutut tentang pengalihan saham.

Bagaimana dengan surat kuasa yang diberikan Tutut ke Hary Tanoe?

Memang ada surat kuasa itu, untuk mengelola TPI, mewakili dan atas nama pemegang saham, ke Hary Tanoe. Yang perlu dicatat dalam surat kuasa itu, tidak ada pengaturan soal pengalihan saham.

Salah satu hal yang memicu persoalan adalah soal tanah TPI di Taman Mini, benar begitu?

Ibu Tutut tidak sepakat dengan hitung-hitungan yang disodorkan Hary Tanoe, makanya dia berniat menjual TPI ke Hary Tanoe. Syaratnya, TPI harus keluar dari tanah di Taman Mini. Karena wasiat mendiang Ibu Tien Soeharto, tanah itu tidak boleh dialihkan ke pihak ketiga.

Kenapa Tutut tidak mau bertemu dengan Hary Tanoe?

Kalau iktikadnya baik, kenapa tidak dari 18 Maret 2005 itu mendatangi Ibu Tutut? Ini hanya lip service. Hary Tanoe tidak pernah menghubungi Ibu Tutut.

Hary Tanoe melaporkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu ke Kepolisian Daerah?

Dengan senang hati, kami minta ini diproses agar transparan, semua benderang.

Apa pertimbangan Tutut memasang nama Japto Soerjosoemarno di jajaran direksi, dan Syamsir Siregar sebagai komisaris?

Pak Japto sangat dekat dengan Keluarga Cendana. Dia memang mau membantu Mbak Tutut. Karena Pak Japto dekat dengan Pak Syamsir, Pak Japto minta bantuan. Karena bekas intel, dia tahu semua seluk-beluk kasus ini. Pak Syamsir tentunya tidak mau dipasang begitu saja, kalau tidak tahu duduk persoalannya.

Siti Hardijanti Rukmana

PUTRI sulung mantan presiden Soeharto ini mendirikan puluhan perusahaan di banyak sektor. Tapi jalan tol adalah bisnisnya yang paling populer. Ia pernah dijuluki Ratu Jalan Tol. Lewat PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk., perempuan kelahiran Jakarta, 23 Januari 1949, ini membangun jalan tol di Jakarta dan kota-kota lain.

Keistimewaan dari ayahnya membuat Siti leluasa mengguritakan bisnisnya dengan kredit gampang dari bank-bank pemerintah. Ia mendirikan Bank Yakin Makmur. Lalu membuat Televisi Pendidikan Indonesia. Tapi bisnis-bisnis itu kolaps seiring dengan krisis ekonomi. Perusahaan-perusahaan Siti itu menjadi pesakitan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan harus membayar ratusan miliar utang. Utang-utang di TPI salah satu yang tak terbayar. Maka ia memerlukan seorang Hary Tanoe untuk menutup gunungan utang tersebut.

Source: Tempointeraktif

Orang Tutut di TPI Hanya Pajangan

Nov 3, 2011   //   by admin   //   Activity & Article  //  No Comments

Politikindonesia – Penunjukan Dandy Rukmana sebagai Komisaris Utama PT Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) hanya sebagai kamulfase. Dandy hanya sebagai pajangan di TPI. Selama ini, ia tidak menjalankan fungsinya sebagai Komisaris TP.

Demikian diungkapkan pengacara keluarga Siti Hardiyanti Rukmana, Harry Ponto. Dandy adalah putra sulung Tutut. “Ini hanya dipajang agar seolah-olah Hary Tanoe dianggap masih ada kebersamaan dengan keluarga Mbak Tutut,” ujar Harry kepada pers, (01/11).

Ponto tidak yakin, Dandy selama ini menjalankan fungsinya sebagai komut TPI. Yang terjadi selama ini adalah, ujar dia, masih ada sengketa soal kepemilikan saham TPI antara keluarga Tutut dengan Hary Tanoe. Hary Tanoe mengklaim 75 persen saham TPI milik grup bisnisnya tanpa ada restu dari keluarga Mbak Tutut. Karenanya, keluarga Tutut ingin merebut kembali saham tersebut.

Bahkan, dia melanjutkan, bukan hanya Dandy yang dipasang di jajaran pengurus TPI. Tetapi, ada juga M Yarman sebagai Direktur TPI. “Pak Yarman itu juga kan orangnya Mbak Tutut, tetapi juga dipasang agar seolah ada kebersamaan.”

Dandy ditempatkan sebagai komisaris utama TPI melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 18 Maret 2005 yang digelar oleh kubu Hary Tanoe. Hingga saat ini, Dandy masih menempati posisi tersebut. Sedangkan, posisi Wakil Komisaris Utama TPI dipegang oleh Hary Tanoe. Untuk posisi Direktur Utama dipegang oleh Sang Nyoman Suwisma.

Menurut Ponto, jajaran manajemen TPI versi Hary Tanoe dianggap tidak sah. Sedangkan yang berhak menduduki posisi manajemen TPI adalah nama-nama yang ditunjuk oleh kubu Mbak Tutut.

Mereka adalah mantan Ketua Umum Pemuda Pancasila, Yapto Soerjosoemarmo sebagai Direktur Utama. Di jajaran direksi ada Agus Sjafrudin, Daniel G Reso, dan M Yarman. Dengan demikian, di TPI kini ada dua direksi kembar, satu versi kubu Tutut, satu lagi versi Hary Tanoe.

Kemarin, Dandy didampingi kuasa hukumnya, melaporkan Hary Tanoe ke Polda Metro Jaya. “Kedatangan kami kemari untuk melaporkan penggelapan aset-aset TPI dan kami merasa dirugikan. Beliau (Tutut) merasa dirugikan, sebagian perangkat TPI di TMII dipindah. Ini bagian Dirut PT TPI Dandy Nugroho H M Rukmana dan keluarga besar,” ujar Dandy.

Kata Dandy, dugaan penggelapan aset ini telah terjadi sejak lama. “Siapa yang membesarkan TPI. Tak serta merta dengan itikad tidak baik mengambil alih semuanya,” tandasnya.

Menurut Kuasa hukum pelapor, Dwi Ria Latifah, seharusnya pihak terlapor menghormati proses hukum yang ada. “Bagaimana pun Dandy selaku Dirut Utama dan Tutut sebagai pemegang saham tidak dilibatkan. Berjalan sangat jauh dan terlalu berlebihan harus ada batasnya,” ujar Dwi.

Source: Politik Indonesia

Pemberantasan Korupsi : Revisi UU untuk Memperkuat KPK

Oct 24, 2011   //   by admin   //   Activity & Article  //  No Comments

Senin, 24 Oktober 2011 | 04:49 WIB

Sumber: kompas.com

Jakarta, Kompas – Revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jangan sampai memperlemah peran dan fungsi komisi itu. Seharusnya revisi terhadap UU, yang diwacanakan Dewan Perwakilan Rakyat, adalah untuk memperkuat peran KPK dalam memerangi korupsi.

Demikian diutarakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, dan advokat Harry Ponto di Jakarta, secara terpisah, Minggu (23/10). ”Revisi UU KPK bukan untuk memperlemah KPK,” kata Didi yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum.

Harry pun sepakat, KPK harus diperkuat. Bahkan, sikap memperkuat KPK dan upaya pemberantasan korupsi itu ditunjukkan dengan menghentikan pemberian remisi kepada koruptor. Tak ada pengurangan hukuman bagi koruptor bisa saja diatur dalam revisi UU KPK.

Didi juga menolak kalau KPK boleh menghentikan penyidikan perkara korupsi. (tra)

Sumber:

“Pemberantasan Korupsi : Revisi UU Untuk Memperkuat KPK.” Kompas.com. 24 Oktober 2011. Web. 24 Oktober. 2011. <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/24/04492060/Revisi.UU.untuk.Memperkuat.KPK>.

Hak Jawab Harry Ponto

Aug 29, 2011   //   by EAS   //   Activity & Article  //  No Comments

Hak Jawab Harry Ponto yang diterbitkan di Koran Seputar Indonesia tanggal 25 Agustus 2011.

Kamis, 25 Agustus 2011 07:16 wib

Harian Seputar Indonesia dan www.okezone.com menerbitkan setidaknya 29 pemberitaan (14 berita di Harian Seputar Indonesia dan 15 berita di media siber (www.okezone.com) antara 16 April 2011 hingga 4 Juni 2011 yang langsung atau tidak langsung terkait dengan diri saya, Harry Ponto, selaku kuasa hukum Ny. Siti Hardiyanti Rukmana.

Menanggapi berita-berita tersebut, saya menyampaikan hak jawab ini. Saya menegaskan, tidak benar bahwa ada pertemuan antara saya (selaku kuasa hukum Ny. Siti Hardianti Rukmana), Robert Bono dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syahrial Sidik, sebagaimana yang diberitakan Harian Seputar Indonesia dan www.okezone.com.

Seluruh pemberitaan tersebut jelas-jelas juga menyebutkan hanya bersumber dari “kabar yang beredar” atau “rumor.” Harian Seputar Indonesia dan www.okezone.com telah berlaku tidak profesional dengan menyebarluaskan informasi berdasarkan rumor, secara berulang-ulang, sehingga merugikan diri saya.

Berita Seputar Indonesia maupun www.okezone.com yang terkait dengan saya, banyak mendaur-ulang informasi dari narasumber yang pada dasarnya sama. Bahkan, terdapat keterangan seorang narasumber dimuat dalam dua pemberitaan pada hari yang sama.

Hak Jawab Harry Ponto dan Pernyataan Permohonan Maaf Koran Seputar Indonesia yang diterbitkan di Koran Seputar Indonesia tanggal 29 Agustus 2011

Misalnya, keterangan anggota Komisi III DPR-RI Ahmad Yani, disajikan dalam dua berita www.okezone.com tertanggal 18 April 2011 serta dua berita www.okezone.com lainnya pada tanggal 27 April 2011. Keterangan Ahmad Yani, juga muncul dalam berita Harian Seputar Indonesia 18 April 2011, didaur-ulang sampai tujuh kali, yaitu dalam Harian Seputar Indonesia tertanggal 22 April 2011, 23 April 2011, 25 April 2011, 27 April 2011, 2 Mei 2011, 4 Mei 2011, dan 16 Mei 2011.

Keterangan Suparman Marzuki, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, disajikan dalam Harian Seputar Indonesia tertanggal 18 April 2011, juga didaur-ulang empat kali, yaitu pada Harian Seputar Indonesia tertangal 19 April 2011, 20 April 2011, 23 April 2011, dan 26 April 2011.

Masih banyak lagi contoh-contoh pengulangan dan interpretasi hasil wawancara yang mengubah substansi menjadi tendensius terhadap saya dalam pemberitaan Harian Seputar Indonesia maupun www.okezone.com yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kepemilikan saham TPI.

Karenanya, Harian Seputar Indonesia dan www.okezone.com bertanggung jawab dan secara moral maupun hukum berkewajiban melakukan klarifikasi kepada publik, tentang maksud pemberitaan yang merusak nama baik saya, Harry Ponto.

Hak Jawab Harry Ponto

Hak Jawab Harry Ponto dan pernyataan permohonan maaf okezone.com yang dipublikasikan di okezone.com pada tanggal 25 Agustus 2011

Untuk itu saya mengadu ke Dewan Pers, lembaga yang oleh Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers mendapat mandat untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Dewan Pers telah memeriksa kasus tersebut dan telah meminta klarifikasi kedua pihak melalui pertemuan di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, pada 4 Agustus 2011.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi itu, Dewan Pers menilai 12 berita Seputar Indonesia dan 13 berita www.okezone.com melanggar Pasal 1, 2, dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, menggunakan narasumber yang tidak kredibel, dan tidak melakukan uji informasi.

Sebagai tindak lanjut pengaduan tersebut, pada 8 Agustus 2011 ditandatangani Hasil Penyelesaian Pengaduan Kode Etik Jurnalistik oleh saya, Harry Ponto, selaku Pengadu, Harian Seputar Indonesia dan www.okezone.com selaku Para Teradu, dan Dewan Pers. Sesuai dengan Hasil Penyelesaian Pengaduan tersebut, Harian Seputar Indonesia dan www.okezone.com harus memuat hak jawab serta meminta maaf kepada saya dan pembaca.

Dengan pemuatan Hak Jawab ini dan sesuai dengan Hasil Penyelesaian Pengaduan di Dewan Pers, Redaksi Seputar Indonesia/www.okezone.com dengan ini meminta maaf kepada Harry Ponto dan pembaca. (//ful)

Sumber:

Ponto, Harry. “Hak Jawab Harry Ponto.” Seputar Indonesia [Jakarta] 25 Agustus 2011: 16. Cetak.

Ponto, Harry. “Hak Jawab Harry Ponto.” Seputar Indonesia [Jakarta] 29 Agustus 2011: 16. Cetak.

Ponto, Harry. “Hak Jawab Harry Ponto.” Okezone.com. 25 Agustus 2011. Web. 25 Agustus 2011. <http://bola.okezone.com/read/2011/08/24/339/496000/hak-jawab-harry-ponto>.

Pages:«123»

Activity & Article Categories

Archives

News and Activity : Rebut Kembali TPI dari Hary Tanoe, Kuasa Hukum Tutut: Ini Keadilan… | Intrepid Banding Atas Putusan PTUN Surabaya | Koruptor Menunggangi: Narapidana Korupsi Dapat Remisi pada Lebaran dan Agustusan | Narapidana Korupsi Melawan: PP No. 99/2012: Remisi Hanya untuk “Justice Collaborator” | (English) A Love Without End |