Advokat Merasa Rentan Diintimidasi Di Luar Sidang

May 16, 2013   //   by admin   //   Activity & Article  //  No Comments

JAKARTA, KOMPAS – Tanpa kekebalan hukum atau imunitas, di luar persidangan, advokat rentan ancaman, intimidasi, atau kriminalisasi baik secara pidana maupun perdata. Hampir 95 persen kerja advokat berada di luar gedung pengadilan.

Hal itu diungkapkan salah seorang advokat, Palmer Situmorang, dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Selasa (14/5), di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang dipimpin Ketua MK Akil Mochtar.

Sejumlah advokat, yaitu Rangga Lukita Desnata, Oktavianus Sihombing, dan Dimas Arya Perdana, menguji Pasal 16 UU Advokat yang mengatur tentang imunitas advokat di dalam persidangan. Mereka menilai ketentuan tersebut melanggar hak konstitusional mereka dan meminta MK menghapus frasa “di sidang pengadilan” dalam pasal tersebut karena telah mengakibatkan advokat rentan.

Palmer mengaku pernah menghadapi tuntutan, intimidasi, dan ancaman pidana. Ia ditargetkan untuk menjadi tersangka karena memberi konsultasi hukum. Kliennya telah terlebih dahulu dijadikan tersangka. Meskipun pada akhirnya Palmer tidak jadi tersangkam hak itu menyita pikirannya.

Menurut dia, terancamnya advokat saat memberikan konsultasi hukum sama artinya dengan pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat, terutama dalam memberikan pendapat hukum (legal opinion). Apabila advokat memberikan saran yang tidak layak, apakah hal tersebut juga dapat disebut turut membantu perbuatan pidana atau menghalang-halangi penyidikan dalam perkara korupsi. Mengacu pada Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan menghalang-halangi/merintangi dapat diancam pidana.

“Tapi apakah itu termasuk profesi advokat, jaksa, polisi dalam memberikan pendapat? Apa iya hanya di dalam persidangan kita mendapat imunitas dan ketika pekerjaan kita lebih banyak di luar sidang tidak ada imunitas,” ungkap Palmer.

Ia mencontohkan ancaman pidana yang menimpanya ketika memberi keterangan kepada sebuah majalah nasional tentang kasus yang ditangani. Pengacara pihak lawan menuduh dia melakukan pencemaran nama baik dan mengadukannya.

Sidang dilanjutkan 11 Juni untuk mendengarkan pendapat dari pihak terkait serta ahli yang diajukan pemohon. Akil Mochtar memberikan kesempatan kepada perwakilan organisasi advokat, seperti Peradi dan KAI, memberi pernyataan resmi. (ANA)

 

Sumber: Kompas, Rabu, 15 Mei 2013. Halaman 3.

Leave a comment

News and Activity : Rebut Kembali TPI dari Hary Tanoe, Kuasa Hukum Tutut: Ini Keadilan… | Intrepid Banding Atas Putusan PTUN Surabaya | Koruptor Menunggangi: Narapidana Korupsi Dapat Remisi pada Lebaran dan Agustusan | Narapidana Korupsi Melawan: PP No. 99/2012: Remisi Hanya untuk “Justice Collaborator” | (English) A Love Without End |