Tahun Ini Bahaya bagi Uang Negara: Parpol Diduga Butuh Dana Besar untuk Pemilu

Sumber: Kompas. "Tahun Ini Bahaya bagi Uang Negara". 30 Januari 2012, hlm. 4. 31 Januari 2012 16:15.

JAKARTA, KOMPAS – Tahun 2012 dan 2013 dipandang sebagai tahun yang berbahaya bagi keuangan dan aset negara. Ancaman korupsi makin besar karena partai politik akan sibuk menghimpun dana untuk memenuhi pembiayaan mengikuti Pemilihan Umum 2014.

Sinyalemen itu disampaikan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko dalam diskusi tentang evaluasi ICW terhadap pemberantasan korupsi 2011 dan prospek 2012, Minggu (29/1), di Jakarta. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad yang seharusnya menjadi narasumber diskusi itu batal hadir karena sakit.

”Menjelang pemilu adalah saat paling membahayakan bagi aset negara, APBN, dan APBD karena saat itulah banyak proyek pemerintah yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan partai politik,” ujar Danang.

Menurut dia, sejarah menunjukkan kasus korupsi besar selalu terkait dengan partai. Kasus itu biasanya terungkap setelah pemilu selesai. Seusai Pemilu 1999 muncul kasus Bank Bali, seusai Pemilu 2004 ada kasus suap cek perjalanan, dan seusai Pemilu 2009 muncul skandal pemberian dana talangan ke Bank Century.

Tak hanya itu, aset negara seperti hutan dan tambang terancam pula. Izin konsesi lahan hutan dan tambang biasanya banyak dikeluarkan menjelang pemilu. Praktik ini, lanjut Danang, banyak dilakukan saat pemilu kepala daerah (pilkada).

”Pimpinan daerah cenderung mengumbar izin pembukaan hutan untuk perkebunan atau izin pertambangan untuk mencari dana buat pilkada,” papar Danang. Hal itu terjadi karena pendanaan untuk parpol di negeri ini banyak yang bersumber dari uang yang tidak jelas.

Parpol, kata Danang, juga cenderung menutup mata dengan sumber pendanaan kegiatannya. Salah satu indikasinya, parpol sangat tertutup terkait laporan keuangannya.

Secara terpisah, Sekretaris Tekad Indonesia Harry Ponto menuturkan pula, korupsi politik pada tahun ini dan tahun depan masih akan marak. Hal itu tak bisa dilepaskan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pemilu.

”Pemilu kita memang mahal. Di sisi lain, belum ada jera bagi pelaku korupsi politik,” katanya.

Ia mencontohkan, meskipun dikritik habis-habisan oleh rakyat, perilaku politisi di DPR tetap memprihatinkan, bahkan terkesan mengabaikan suara publik.

Selain publik lebih ketat mengawasi perilaku politikus, Harry berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Mahkamah Agung mewujudkan pemberantasan korupsi dengan maksimal. Hukuman bagi pelaku korupsi bisa diperberat. ”Ini periode terakhir Presiden Yudhoyono. Jadi, tinggalkan prestasi dengan memberantas korupsi,” katanya lagi. (RAY/TRA)

1 Comment

• 
  Karol March 18, 2012 at 5:36 am

  Yang pastinya, semua prrkaea korupsi di negeri ini tidak berdiri sendiri. Karena korupsi punya sulur-sulur yang panjang seperti gurita. Bisa saja kelambanan proses pemeriksaan pelaku korupsi adalah karena adanya “pertimbangan” yang harus dipikirkan masak-masak, sebelum mengambil tindakan hukum. Pertimbangan ini adalah menyangkut bagaimana caranya agar tidak terlalu banyak “sulur” yang tertangkap apalagi terpotong. Semua itu toh bisa ‘diurus’ atas nama kepentingan politik kan, Dod?Aku sendiri sekarang sudah mulai apatis dengan prrkaea korupsi ini. Pertanda buruk nih. Tapi, kalau terlalu diikuti, makin kesal dan ujung-ujungnya malah jadi apatis. Sudahlah.. :)Ngomong2, apa kabar nih? Sukses nggak kontes jarumnya? 😉

  Reply